THE STATE'S LOSSES AT STATE-OWNED ENTERPRISES IN PERSFEKTIF CORRUPTION

Zulkifli Bonto, Aminuddin Ilmar, Dafar Saidi, Slamet Sampurno

Abstract


State-Owned Enterprises administered by the professional who works with rule and regulation. Steps in the form of profit in money terms, it is not independent of the existence of the risk in the form of the possibility of losses. In carrying out the actions of The State-Owned Enterprises have always been faced with the possibility of obtaining profits or suffer losses. Therefore, the losses that occur in professional decision making should not be casually (not necessarily should) be considered as a deliberate act which is equivalent to committing financial fraud

Problem management to State-Owned Enterprises and refines that may give rise to uncertainties in law enforcement corruption, losses arising on a transaction conducted by the perpetrators of State-Owned Enterprises was acts that inflict such losses can be seen as a disadvantage the SOES can be raises the loss of State-Owned Enterprises, considering it as a business entity is seeking a profit, which in its management could be profit or loss depends on how could market mechanisms

Keywords


Loss of State-Owned Enterprises, Perfective, corruption

Full Text:

PDF

References


Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, Hukum Ekonomi Sebagai Panglima, Sidoarjo : Mas-Media Buana Pustaka, 2009,

Aminuddin Ilmar, Hak Menguasai Negara Dalam Privatsasi BUMN, Jakarta : Prenada Media Group, 2012, Cetakan Kesatu,

Arifin P. Soeria Atmadja, dalam Adrian Sutedi, Hukum Keuangan Negara, Jakarta : Sinar Garfika, 2012,

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta : Kencana (Prenada Media Grup), 2007,

Arifin P. Soeria Atmadja, Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara: Suatu Tinjauan Yuridis, Jakarta, Gramedia, 1986,

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta : Kencana (Prenada Media Grup), 2007,

Dian N. Pudji Simatupang, Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah, Badan Penerbit FHUI Jakarta, 2011,

D. Andhi Nirwanto, Dikotomi Terminologi Keuangan Negara Dalam Persfektif Tindak Pidana Korupsi, Semarang : Aneka Ilmu, 2013,

Erman Rajagukguk, Peranan Hukum dalam Mendorong BUMN Meningkatkan Pendapatan Negara dan

Kesejateraan Rakyat, Bahan Disampaikan pada pertemuan “Peranan BUMN Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Negara”, diselengggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum

dan HAM R.I., Jakarta 28 Juli 2008.

Forum Pemantau Pemberantasan Korupsi (FORUM 2004), Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (United Convention Against Corruption), Perum Percetakan Negara, 2005,

F. Budi Hardiman, Melampaui Positivisme dan Modernitas, Jakarta: Kanisius, 2003,

Green Mind Community, Teori dan Politik Hukum Tata Negara, Yoyakarta, Penerbit: Total Media, 2009,

Gunardi Endro, Redefinisi Bisnis, Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo, 1999,

Harsono, Kerja Sama Antara Perusahaan Negara, Swasta, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Pembangunan Ekonomi di Indonesia, Pidato Pengukuhan dalam Penerimaan Jabatan Guru Besar, Universitas Brawijaya, Malang, 1986,

Irving Swerdlow, The Public Administration Of Economic Development (new York : Praeger Publisher, 1975),

Jonathan L. Parapak, Manajemen Transformasi BUMN, Makalah dalam Seminar Sehari untuk Memperingati Almarhum T.B. Simatupang, Jakarta, 1996,

Jonker Sihombing, Peran dan Aspek Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, Bandung : Penerbit PT. Alumni, 2010,

Kala Anandarajah, Corporate Governance : A Practical Aproach, Kuala Lumpur, Butterworths, 2001,

Mas Isharyanto, Korupsi berkembang Luas di Pemerintahan, tanggal 24 Oktober 2013,http://birokrasi.kompasiana.com/2013/10/24/korupsi-berkembang-luas-dipemerintahan-603272.html diunduh tanggal 11 November 2012.

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2002,

Muhammad Djafar Saidi, Hukum Keuangan Negara, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2013,

M.D.A. Freeman, Interoduction to Jurisprudence, London: Sweet & Maxwell Ltd., 2001),

M. Udin Silalahi, Analisis Hukum Privatisasi BUMN (UU No. 19 Tahun 2003), Tulisan yang disampaikan pada kegiatan Tim Analisa dan Evaluasi Hukum Privatisasi BUMN di Gedung BPHN jakarta, tanggal 27 September 2006. Tulisan tersebut juga termuat dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26-No.1 tahun 2007, hlm. 18-25.

Safri Nugraha, Hukum administrasi Negara dan Good Governance, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap FH UI pada tanggal 13 September 2006,

Ningrum Natasya Sirait, Kekayaan Negara Yang Dipisahkan, Makalah yang Disampaikan pada Seminar “Revitalisasi Filosofi Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implementasinya Pasca Putusan MK Nomor : 48/PUU-IX/2013”, Jakarta, 05 Desember 2014.

Pandji Anoraga, BUMN, Swasta dan Koperasi Tiga Pelaku Ekonomi, Pustaka Jaya, Semarang, 1994, hal 21-22.

Mawardi Simatupang, “BUMN Pasca UU BUMN”, dalam BUMN Indonesia : Isu, Kebijakan, dan Strategi, disunting oleh Riant Nugroho D dan Ricky Siahaan, Gramedia, Jakarta, 2006,

Pusat Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke empat 2008, (Departemen Pendidikan nasional), Jakarta : Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama,

Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Makna “Uang Negara” dan “Kerugian Negara” Dalam Putusan Pidana Korupsi Kaitannya dengan BUMN?Persero, Laporan Peneleitan, Jakarta, Penerbit Balitbang Pendidikan dan pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2010,.

Rencana Strategis Kementrian Badan Usaha Milik Negara Tahun 2012-2014,

Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara, Jakarta : Grasindo, 2013,

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.

Romli Atmasasmita, Hukum Kejahatan Bisnis; Teori & Praktik di Era Globalisasi, Jakarta : Prenmedia Group, 2014,

Romli Atmasasmita, Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Pidana Indonesia, Paper, Jakarta, 2006, hlm. 6-7. Lihat pula Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia; Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya, Bandung : Alumni, 2007,

Rudhi Prasetya dan Neil Hamilton, “The Regulation of Indonesian State Enterprise”, Malaya Law Rivew, volume 16, Nomor 2, Desember 1974,

Siswo Sujanto, Pemikiran Tentang BUMN di Indonesia : Implementasi dan Konsekuensinya, Makalah yang disampaikan dalam Seminar Revitalisasi Filosofi Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implementasinya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 48/PUU-XI/2013, yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan – Badan Diklat Keuangan Kementerian Keuangan RI di Jakarta tanggal 05 Desember 2014.

Sudarto, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Hukum dan Hukum 'idana, Bandung: Alumni, 2005,

Siswo Suyanto, Keuangan Negara: Sebuah Definisi Legalistik?, Makalah yang disajikan dalam Diskusi Terbatas yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 12 September 2013 di Jakarta dengan Tema : “Kekayaan Negara yang dipisahkan : Apakah Tidak Termasuk Keuangan Negara?”. Diskusi terbatas tersebut diselenggarakan dalam rangka menghadapi judicial reviuw Undang-undang Keuangan Negara yang diajukan oleh Pusat Kajian Masalah Strategis Universitas Indonesia dan Forum Hukum BUMN.

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1997,

Theodorus M. Tuanakotta, Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, Jakarta : Penerbit Salemba empat, 2009,

Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2006,

Zulkarnai Sitompul, Kredit Macet : Apakah Suatu Perbuatan Melawan Hukum (Pidana), Tulisan yang Disampaikan pada Workshop Kriminalisasi Kredit Bank Sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi, Diselenggarakan oleh PT. Persada Multi Cendekia di Hotel Borobudur Jakarta pada tanggal 23 s/d. 25 November 2009.

UU R.I. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

UU R.I. Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU R.I Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU R.I Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara,




DOI: http://dx.doi.org/10.14724/jh.v3i2.45

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2015 Journal of Humanity

Creative Commons License
Journal of Humanity is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.